Sigi (buseronline.com) – Polri menegaskan pentingnya upaya kontra radikal sebagai langkah strategis dalam mencegah penyebaran paham radikal yang dapat memicu terorisme di masyarakat.
Penegasan ini disampaikan Kepala Tim Kontra Radikal Divhumas Polri, KBP Gatot Hendro Hartono SE MSi dalam kegiatan Focus Group Discussion (FGD) bertema “Terorisme adalah Musuh Kita Bersama,” yang diselenggarakan di Aula Polres Sigi, Sulawesi Tengah, Selasa.
Dalam kesempatan tersebut, Gatot Hendro menekankan bahwa kontra radikal adalah upaya untuk membangun kesadaran individu agar tidak mudah terpengaruh oleh propaganda kelompok tertentu yang bertujuan mengarahkan masyarakat kepada paham radikal.
“Kontra radikal adalah langkah untuk membangun individu agar mampu menolak paham radikal yang disebarkan melalui berbagai saluran. Hal ini harus dilakukan secara konsisten untuk mencegah radikalisasi di tengah masyarakat,” ujarnya.
Gatot menyatakan bahwa upaya kontra radikal ini harus dilakukan secara terpadu, dengan melibatkan berbagai elemen masyarakat.
“Selain dukungan dari Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), peran tokoh agama, tokoh masyarakat, adat, serta generasi muda sangat diperlukan untuk mencegah berkembangnya paham radikal,” tambahnya.
Sebagai pembicara utama dalam diskusi tersebut, Ustadz Muhammad Nasir Abbas, seorang mantan narapidana terorisme yang kini aktif dalam rehabilitasi mantan teroris, mengingatkan bahwa ancaman terorisme tetap ada meskipun terkadang gerakannya tidak terlihat.
“Terorisme itu ada, meskipun pergerakannya tidak tampak. Saya sendiri pernah direkrut menjadi bagian dari kelompok teroris dengan tujuan melawan pemerintah Indonesia,” ungkapnya.
Nasir mengungkapkan bahwa salah satu akar penyebab terorisme adalah kegagalan dalam menerima perbedaan dan kurangnya pemahaman yang benar.
“Kita harus waspada terhadap orang-orang yang menyebarkan kebencian, mudah menyalahkan, dan sering mengkafirkan orang lain, karena itu adalah ciri-ciri paham radikal,” pesannya.
FGD ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang bahaya radikalisme dan terorisme serta mempererat kerja sama antara masyarakat dan aparat keamanan dalam menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
Acara ini dihadiri berbagai kalangan, termasuk tokoh agama, tokoh adat, mahasiswa, dan tokoh masyarakat setempat. (R)