Jakarta (buseronline.com) – Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) menggelar Diskusi Kelompok Terpumpun (DKT) untuk membahas delapan isu strategis dalam dunia pendidikan.
Bertempat di Jakarta, kegiatan ini bertujuan mendapatkan masukan komprehensif untuk menyusun kebijakan yang dapat meningkatkan mutu pendidikan di Indonesia.
Delapan isu utama yang dibahas meliputi Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) dan Zonasi, Artificial Intelligence (AI) untuk Pendidikan, Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kinerja (P3K), Guru Penggerak, Kurikulum Merdeka, Ujian Nasional (UN) dan Asesmen Nasional (AN), SMK Masa Depan, dan Sekolah Unggulan.
Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Abdul Mu’ti menegaskan bahwa pemerintah belum mengambil keputusan terkait isu-isu tersebut. Ia berharap melalui DKT, kebijakan yang diambil nantinya berdasarkan masukan dari berbagai kalangan.
“Kami mohon masyarakat bersabar agar kami dapat mengambil kebijakan yang sebaik-baiknya dengan mendengar berbagai pendapat. Kebijakan yang akan kami ambil adalah yang terbaik untuk kepentingan bangsa dan negara,” ujar Abdul Mu’ti.
Widiyaprada Ahli Madya dari BBPMP Provinsi Jawa Timur, Kusuma Santi, menyatakan dukungannya atas pendekatan yang dilakukan. Ia menilai pentingnya identifikasi dan evaluasi dalam pengambilan kebijakan.
Menurutnya, PPDB yang transparan dan akuntabel sudah berjalan dengan baik, namun tetap membutuhkan pengawasan implementasi untuk perbaikan di masa depan.
Aktivis pendidikan dari Tamansiswa, Ki Darmaningtyas, juga menyambut baik agenda pembahasan. Ia menyoroti sistem zonasi PPDB yang menurutnya perlu diubah menjadi kebijakan afirmatif.
“Sistem penerimaan harus memperhatikan aspek jarak, prestasi, dan kondisi ekonomi masyarakat,” ujarnya. Dalam diskusi, konsep penjaminan mutu pendidikan menjadi perhatian utama.
Menteri Abdul Mu’ti menjelaskan bahwa mutu pendidikan harus dijamin melalui evaluasi internal oleh sekolah dan evaluasi eksternal seperti akreditasi dan asesmen nasional.
Sementara itu, Widiyaprada Ahli Utama Direktorat SMK, Yaya Jakari menyoroti pentingnya pelaksanaan Ujian Nasional dan Asesmen Nasional sebagai alat ukur mutu pendidikan. Ia berharap hasil diskusi dapat memberikan solusi untuk tantangan implementasi asesmen di lapangan.
Ade Erlangga dari Direktorat SMK menambahkan, lulusan SMK harus mampu menghadapi tantangan ketenagakerjaan dengan tiga pendekatan utama: bekerja, berwirausaha, atau bekerja di luar negeri. Ia menegaskan perlunya standardisasi kurikulum yang sesuai dengan kebutuhan Dunia Usaha dan Dunia Industri (DUDI) serta pemerataan guru di SMK.
Melalui DKT ini, pemerintah berkomitmen untuk menyusun kebijakan yang inklusif, adil, dan berbasis data. Dengan melibatkan berbagai pihak, diharapkan kebijakan pendidikan dapat mendukung terciptanya generasi bangsa yang unggul dan siap menghadapi tantangan masa depan. (R)