Jakarta (buseronline.com) – Polri menegaskan komitmennya untuk menindak tegas anggota yang melanggar hukum melalui sidang kode etik profesi terhadap AKP DI, seorang perwira polisi yang terlibat dalam insiden penembakan yang mengakibatkan korban meninggal dunia di Sumatra Barat. Dalam sidang yang berlangsung pada Selasa, AKP DI dijatuhi sanksi Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH).
Kadiv Humas Polri, Irjen Pol Sandi Nugroho, menegaskan bahwa sidang ini merupakan bentuk komitmen Polri untuk memastikan tidak ada toleransi terhadap pelanggaran hukum oleh anggotanya. “Siapapun yang terbukti bersalah, baik secara pidana maupun pelanggaran kode etik, akan diberikan sanksi tegas. Tidak ada toleransi terhadap perbuatan yang mencoreng institusi Polri,” ungkap Irjen Pol Sandi dalam keterangannya.
Sidang yang berlangsung di Mabes Polri dihadiri oleh lima saksi secara langsung dan delapan saksi lainnya secara virtual. Sidang berjalan dengan tertib dan transparan, serta diawasi oleh Kompolnas dan tim pengawas internal Polri.
Sekretaris Kompolnas, Drs Arief Wicaksono Sudiutomo, memberikan dukungannya terhadap keputusan Polri. “Kami mendukung penuh langkah Polri dalam menangani kasus ini. Keputusan tegas ini merupakan upaya untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap institusi kepolisian,” ujar Arief. Ia juga menekankan pentingnya evaluasi untuk mencegah kejadian serupa di masa mendatang.
Mengenai motif penembakan, Irjen Pol Sandi Nugroho menyatakan bahwa proses pendalaman masih dilakukan oleh Direktorat Reserse Kriminal Umum. “Motifnya masih dalam proses penyidikan, sementara sidang kode etik sudah selesai. Proses pidana terus berjalan,” jelasnya.
Kompolnas juga menyoroti perlunya pengawasan ketat terhadap penggunaan senjata api oleh anggota Polri untuk mencegah penyalahgunaan di masa depan. “Kami mendorong evaluasi menyeluruh terhadap regulasi dan pengawasan penggunaan senjata api,” kata Arief.
Dengan berakhirnya sidang kode etik ini, Polri menegaskan komitmennya untuk terus meningkatkan transparansi dan profesionalisme dalam menjalankan tugasnya sebagai pelindung masyarakat, serta menjaga kepercayaan publik terhadap institusi kepolisian. (R)