Jakarta (buseronline.com) – Program makan bergizi gratis yang dicanangkan Presiden RI Prabowo Subianto mendapatkan sambutan hangat dari pemerintah daerah.
Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mengungkapkan, antusiasme daerah terhadap program ini sangat tinggi karena dinilai tidak hanya meningkatkan kesehatan anak-anak, tetapi juga mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.
“Kita tahu bahwa selain untuk meningkatkan kesehatan, program ini juga mendorong pertumbuhan ekonomi di daerah. Hasil pangan masyarakat akan diserap, sehingga tercipta circular economy yang menggerakkan perekonomian lokal,” ujar Mendagri Tito dalam keterangannya di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat.
Menurut Tito, sejumlah pemerintah daerah telah mengalokasikan anggaran melalui APBD untuk mendukung program ini. Dari hasil konsolidasi dengan pemerintah daerah, kontribusi anggaran untuk pelaksanaan program ini diperkirakan mencapai Rp2,3 hingga Rp2,5 T.
“Targetnya sekitar 2.000 hingga 4.000 anak mulai September selama empat bulan. Kabupaten mengalokasikan Rp2,3 T, sedangkan provinsi menyumbang sekitar Rp2,5 T. Ini bukan perintah top-down, melainkan inisiatif dari daerah, terutama yang memiliki PAD kuat,” jelasnya.
Anggaran tersebut akan digunakan untuk membangun fasilitas pemenuhan gizi di sekolah, dengan prioritas pada daerah-daerah yang memiliki angka stunting dan kemiskinan tinggi.
Presiden Prabowo, kata Tito, telah meminta Kementerian Dalam Negeri untuk berkoordinasi dengan Badan Gizi Nasional (BGN) guna memastikan pelaksanaan program ini berjalan efektif.
“Presiden memerintahkan kami untuk berkoordinasi dengan Kepala BGN. Fokusnya adalah pada daerah-daerah dengan angka stunting dan kemiskinan tinggi yang belum terjangkau program ini,” tambahnya.
Mendagri juga menjelaskan bahwa kontribusi setiap daerah akan disesuaikan dengan kemampuan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Daerah dengan PAD tinggi seperti Kabupaten Badung mampu meng-cover seluruh kebutuhan program ini dari APBD mereka. Sementara itu, daerah dengan PAD rendah akan dibantu oleh Badan Gizi Nasional.
“Misalnya, Kabupaten Badung dengan PAD yang besar mampu mencakup seluruh kebutuhan anak SD dari APBD mereka. Namun, untuk daerah dengan PAD rendah, seperti di Indonesia bagian timur, mereka akan mendapatkan dukungan dari Badan Gizi Nasional,” tutup Tito.
Program makan bergizi gratis ini diharapkan dapat menjadi solusi nyata dalam meningkatkan kesehatan anak-anak Indonesia sekaligus memperkuat ekonomi lokal. (R3)