27 C
Medan
Selasa, Februari 11, 2025

Hetifah Sjaifudian Desak Penyelesaian Kendala Pengisian PDSS SNPMB 2025

Berita HariIni

- Advertisement -
- Advertisement -
- Advertisement -
- Advertisement -

Jakarta (buseronline.com) – Ketua Komisi X DPR RI, Hetifah Sjaifudian, menyoroti berbagai kendala yang dihadapi sekolah dalam pengisian Pangkalan Data Sekolah dan Siswa (PDSS) untuk Seleksi Nasional Penerimaan Mahasiswa Baru (SNPMB) 2025.

Hingga saat ini, masih banyak sekolah yang mengalami kesulitan dalam finalisasi data akibat kompleksitas sistem serta kendala integrasi dengan eRapport dan DAPODIK.

Menurut Hetifah, beberapa permasalahan utama dalam pengisian PDSS meliputi:

Belum optimalnya sinkronisasi eRapport, sehingga menyulitkan sekolah dalam memasukkan data.

Kompleksitas pengisian data di DAPODIK dan eRapport, yang berdampak pada integrasi ke PDSS SNPMB.

Kendala validasi Nomor Induk Siswa Nasional (NISN), yang membuat beberapa sekolah tidak bisa melengkapi data.

Selain itu, koordinasi antar-kementerian terkait dinilai perlu diperkuat agar proses ini berjalan lebih efektif. Hetifah menegaskan perlunya langkah konkret untuk segera mengatasi hambatan tersebut.

“Kami mendorong kebijakan yang lebih adaptif dan responsif terhadap tantangan di lapangan. Semua pihak harus berkolaborasi demi memastikan akses pendidikan yang merata dan transparan bagi seluruh siswa,” ujar Hetifah dalam rilis yang diterima Parlementaria baru-baru ini.

Untuk menyelesaikan kendala yang ada, Hetifah mengusulkan beberapa langkah strategis, di antaranya:

1. Memberikan insentif bagi sekolah yang secara rutin mengisi DAPODIK dan eRapport agar data tetap akurat.

2. Meningkatkan bimbingan teknis dan sosialisasi terkait pengisian DAPODIK, eRapport, dan PDSS kepada sekolah-sekolah.

3. Menetapkan kebijakan cut-off yang lebih jelas bagi sekolah yang ingin beralih dari mekanisme eRapport ke metode manual.

4. Memperkuat koordinasi antar-lembaga, seperti Pusdatin Kemendikdasmen, Pusdatin Kemdiktisaintek, LTMT, BP3, dan MRPTNI, untuk memastikan sistem berjalan lancar.

Komisi X DPR RI berkomitmen untuk terus mengawal perbaikan sistem ini agar kendala serupa tidak terulang di masa mendatang.

Hingga 5 Februari 2025 pukul 13.25 WIB, dari 373 sekolah yang belum menyelesaikan finalisasi PDSS, 275 sekolah telah berhasil menyelesaikan prosesnya, sementara 98 sekolah masih dalam tahap finalisasi hingga batas akhir pukul 15.00 WIB.

Dengan berbagai upaya ini, diharapkan seluruh pihak yang terlibat dapat meningkatkan kesiapan dan responsivitas dalam menghadapi proses seleksi di tahun-tahun berikutnya.

Langkah ini penting agar tidak ada siswa yang dirugikan akibat kendala teknis yang seharusnya dapat diantisipasi sejak awal. (R)

Berita Lainnya

Berita Terbaru