Medan (buseronline.com) – Penjabat (Pj) Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Agus Fatoni menegaskan bahwa efisiensi anggaran merupakan bagian dari loyalitas Aparatur Sipil Negara (ASN) terhadap negara dan masyarakat.
Hal ini sejalan dengan instruksi Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto, yang menekankan bahwa anggaran harus dikelola secara efektif dan berorientasi pada kesejahteraan rakyat.
Pernyataan tersebut disampaikan Fatoni dalam pengarahan Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya kepada ASN Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumut di Aula Raja Inal Siregar, Kantor Gubernur Sumut, Medan, Jumat.
“Loyalitas ASN tidak hanya kepada pimpinan, tetapi juga terhadap organisasi dan masyarakat. Efisiensi anggaran ini bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat, sehingga harus kita jalankan dengan penuh tanggung jawab,” ujar Fatoni.
Fatoni menjelaskan bahwa pengarahan ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman ASN Pemprov Sumut mengenai kebijakan efisiensi anggaran dan pengelolaan fiskal daerah.
Ia menegaskan bahwa ASN memiliki peran strategis dalam menggerakkan pemerintahan guna meningkatkan pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat.
“ASN menjadi ujung tombak dalam memastikan anggaran digunakan dengan efisien dan tepat sasaran. Ini menjadi bagian dari reformasi birokrasi yang lebih baik,” katanya.
Sementara itu, Wamendagri Bima Arya menambahkan bahwa ASN harus memiliki pemahaman yang kuat mengenai tujuan efisiensi anggaran.
Menurutnya, kebijakan ini bukan hanya sekadar pemotongan belanja, tetapi lebih kepada mengalokasikan anggaran untuk program prioritas, investasi strategis, serta memperluas ruang fiskal daerah.
“Efisiensi anggaran yang diinstruksikan Kementerian Keuangan bertujuan untuk meningkatkan efektivitas penggunaan APBD, sehingga daerah memiliki lebih banyak ruang untuk membiayai program-program pembangunan,” jelas Bima.
Bima Arya juga menekankan bahwa penghematan anggaran harus dimanfaatkan Pemda untuk memastikan belanja yang dilakukan lebih produktif, efisien, dan berdampak langsung pada masyarakat.
Ia menyebut bahwa formulasi Transfer ke Daerah (TKD) saat ini telah dirancang dengan keberpihakan terhadap daerah tertinggal, kepulauan, serta wilayah 3T (Terdepan, Terluar, Tertinggal) dalam alokasi Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik.
Selain itu, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) saat ini sedang menyusun Surat Edaran Mendagri yang akan menjadi pedoman bagi daerah dalam menerapkan efisiensi anggaran.
Turut hadir dalam pengarahan ini Pj Sekretaris Daerah Provinsi Sumut Effendy Pohan, Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Muhammad Rahmadani Lubis, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Sumut Ilyas Sitorus, serta para kepala OPD dan ASN Pemprov Sumut. (R)