Jakarta (buseronline.com) – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia (PB IDI) sepakat menjalin kerja sama dalam upaya pencegahan korupsi di sektor kesehatan.
Kesepakatan ini disampaikan dalam audiensi PB IDI dengan KPK di Gedung Merah Putih, Jakarta, Senin.
Wakil Ketua KPK Ibnu Basuki Widodo mengapresiasi komitmen PB IDI dalam mendukung pemberantasan korupsi di sektor kesehatan. Ia menegaskan bahwa KPK terbuka terhadap masukan dari IDI, khususnya dalam upaya pencegahan di bidang layanan kesehatan.
Dalam kesempatan tersebut, Ketua Umum PB IDI Moh Adib Khumaidi, menyoroti perlunya kesepahaman antara IDI dan KPK terkait definisi fraud atau kecurangan di sektor kesehatan, khususnya dalam sistem BPJS Kesehatan.
“Penyamaan pandangan mengenai fraud di layanan kesehatan, terutama BPJS, perlu segera dilakukan agar tidak merugikan salah satu pihak dan tetap berkeadilan,” ujar Adib.
Hal serupa juga disampaikan Ketua Umum IDI Terpilih Slamet Budiarto, yang menekankan pentingnya mekanisme klarifikasi yang adil dalam menangani dugaan fraud.
“Jika ini tidak segera diluruskan, efeknya akan panjang dan berimbas kepada pengguna BPJS, dokter sebagai pemberi layanan, serta rumah sakit sebagai fasilitas kesehatan,” jelasnya.
PB IDI juga menegaskan komitmennya untuk menindak tegas jika terdapat oknum dokter yang melakukan tindakan curang, seperti penipuan, pemalsuan layanan kesehatan, atau klaim fiktif dalam sistem BPJS.
Di sisi lain, KPK dan IDI juga membahas peran IDI dalam pemeriksaan kesehatan terhadap tersangka korupsi yang menolak ditahan dengan alasan kesehatan.
Sejak 15 tahun terakhir, IDI telah berperan dalam pemeriksaan setidaknya 12 tersangka korupsi sebelum penahanan, termasuk kasus Setya Novanto (2017), Lukas Enembe (2022), dan Siman Bahar (2024).
Sebagai tindak lanjut, KPK dan PB IDI sepakat untuk menggelar audiensi lebih lanjut guna memperkuat strategi pencegahan korupsi di sektor kesehatan.
“Banyak hal yang kami catat dari pertemuan ini. Dan, untuk audiensi selanjutnya akan lebih intens bersama Bidang Pencegahan dan Monitoring KPK agar kita sama-sama bisa mencapai tujuan mencegah korupsi,” pungkas Ibnu Basuki Widodo.
Audiensi ini turut dihadiri Wakil Ketua KPK Johanis Tanak, Deputi Bidang Pencegahan dan Monitoring KPK Pahala Nainggolan, serta sejumlah pejabat KPK lainnya.
Dari PB IDI, hadir Anggota Dewan Pertimbangan Zubairi Djoerban, Agus Purwadianto, serta Ketua Bidang Advokasi & Legislasi Hadi Widjaya.
Langkah kerja sama ini diharapkan dapat meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam sektor kesehatan, serta memastikan pelayanan kesehatan yang lebih baik bagi masyarakat. (R)