Surabaya (buseronline.com) – Kementerian Pertanian (Kementan) RI mendistribusikan 652.300 dosis vaksin penyakit mulut dan kuku (PMK) ke 38 kabupaten/kota di Provinsi Jawa Timur (Jatim) sebagai bagian dari strategi nasional pengendalian PMK.
Pengiriman tahap kedua ini didanai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) serta Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Jatim.
Pj Gubernur Jatim Adhy Karyono menegaskan bahwa vaksinasi menjadi indikator keberhasilan pengendalian PMK di Indonesia.
“Kami memastikan bahwa langkah-langkah yang dilakukan dan disarankan oleh Kementan RI diterapkan dengan baik. Jika vaksinasi ternak di Jatim selesai, maka dampaknya akan dirasakan oleh provinsi lain,” ujar Adhy Karyono, Selasa.
Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementan RI Agung Suganda menekankan pentingnya percepatan vaksinasi serta pelaporan ke Sistem Informasi Kesehatan Hewan Nasional (iSIKHNAS).
“Saya yakin cakupan vaksinasi di lapangan lebih tinggi dibandingkan data yang tercatat. Selain vaksin dari pemerintah, ada juga vaksinasi yang didanai APBD, CSR, dan vaksinasi mandiri. Kepala dinas serta pejabat otoritas veteriner (POV) kabupaten/kota harus memastikan seluruh data vaksinasi terlaporkan ke iSIKHNAS,” kata Agung.
Kementerian Pertanian mengalokasikan 1,69 juta dosis vaksin untuk Provinsi Jatim dalam dua tahap. Tahap pertama berlangsung pada Januari-Maret 2025 dengan distribusi 822 ribu dosis, sementara tahap kedua pada Juli-September 2025 dialokasikan 868 ribu dosis.
Dari 165 ribu dosis vaksin yang telah didistribusikan dalam tahap ini, realisasi vaksinasi telah mencapai 84,2 persen. Namun, angka ini diperkirakan lebih tinggi jika vaksinasi mandiri dan bantuan perusahaan dapat terdokumentasi dengan baik.
Sebagai langkah mitigasi, Pemprov Jatim menetapkan status darurat bencana nonalam akibat PMK melalui Keputusan Gubernur Jatim Nomor 31/2025. Kebijakan ini memungkinkan penggunaan dana tanggap darurat untuk pengadaan vaksin dan pengendalian penyakit.
“Keputusan ini menjadi dasar agar daerah bisa mengakses anggaran tanggap darurat dan memastikan pasokan vaksin mencukupi,” tambah Agung.
Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Jatim Indiyah Aryani optimistis bahwa vaksinasi yang terus berjalan dapat menekan penyebaran PMK hingga level terendah.
“Dengan cakupan vaksinasi yang tinggi, kami yakin penyebaran virus dapat ditekan secara signifikan,” ujar Indiyah.
Pemantauan dari Balai Besar Veteriner Farma (BBVF) Surabaya menunjukkan bahwa virus PMK yang beredar saat ini masih berasal dari serotipe yang sama dengan wabah tahun 2022.
Sejak vaksinasi kembali digencarkan pada 28 Desember 2024, angka kejadian PMK terus menurun, dengan 88 persen sapi yang terjangkit telah pulih hingga Februari 2025.
Distribusi vaksin tahap kedua ini menjadi bukti komitmen pemerintah dalam melindungi subsektor peternakan dan mengurangi dampak ekonomi bagi peternak.
“Dengan kerja sama semua pihak, kita bisa mengendalikan PMK dan melindungi peternak dari dampak ekonomi yang lebih besar,” tutup Agung. (R)