Jakarta (buseronline.com) – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) turut berpartisipasi dalam Pameran Kampung Hukum 2025 yang diselenggarakan oleh Mahkamah Agung (MA), Selasa. Kegiatan ini merupakan bagian dari rangkaian Sidang Istimewa Laporan Tahunan Mahkamah Agung 2024.
Keikutsertaan KPK bertujuan untuk memperkuat upaya pencegahan korupsi, menjalin kolaborasi dengan lembaga penegak hukum dan masyarakat, serta meningkatkan pemahaman publik terhadap hukum di Indonesia.
Dalam kesempatan tersebut, Wakil Ketua KPK, Ibnu Basuki Widodo menekankan pentingnya peningkatan kinerja pengadilan secara berkelanjutan sebagai kunci utama dalam menegakkan prinsip rule of law dan good governance di Mahkamah Agung.
Menurutnya, reformasi dalam sistem peradilan harus mencakup inovasi, baik dalam penggunaan teknologi maupun perspektif baru dalam penyelesaian perkara hukum.
“Reformasi hukum telah menjadi bagian penting dalam upaya memberikan rasa keadilan, kepastian hukum, penyelamatan aset negara, hingga peningkatan kesejahteraan masyarakat. Melalui kegiatan ini, kami mensosialisasikan produk-produk hukum kepada publik dengan metode yang interaktif dan edukatif, sekaligus mendukung upaya pemberantasan korupsi melalui edukasi dan pencegahan,” ujar Ibnu.
Ia juga menyoroti peran Mahkamah Agung sebagai pengadilan tertinggi yang harus menjaga integritas dalam setiap produk hukum dan putusan yang dihasilkan. Selain itu, Ibnu mengingatkan bahwa hakim dan aparat peradilan memiliki tanggung jawab besar dalam menegakkan hukum dan tidak boleh menyalahgunakan wewenang mereka.
Pameran Kampung Hukum 2025 mengusung tema “Dengan Integritas, Peradilan Berkualitas” dan dihadiri oleh berbagai pihak, termasuk Ketua Kamar Mahkamah Agung, Hakim Agung, Hakim Ad Hoc, perwakilan kementerian/lembaga, jajaran pejabat Mahkamah Agung, serta masyarakat umum.
Dalam acara ini, KPK menghadirkan berbagai layanan, seperti pelaporan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN), informasi terkait tugas dan fungsi KPK, serta pelaporan gratifikasi melalui laman gol.kpk.go.id.
Untuk meningkatkan kepatuhan pejabat negara dalam melaporkan harta kekayaannya, KPK juga membuka layanan konsultasi bagi para penyelenggara negara yang ingin memahami lebih dalam mekanisme pelaporan LHKPN.
Selain itu, masyarakat dapat mengetahui pentingnya keterbukaan dalam pengelolaan kekayaan pejabat sebagai langkah pencegahan korupsi.
Selain layanan konsultasi, KPK juga mengadakan sesi sosialisasi mengenai kewajiban pelaporan LHKPN dan sanksi bagi pejabat yang tidak patuh.
Masyarakat dapat mengakses data kepatuhan pelaporan LHKPN setiap instansi pemerintah melalui laman https://elhkpn.kpk.go.id/portal/user/petakepatuhan.
Berdasarkan data per 31 Januari 2025, dari total 418.665 wajib lapor, baru 145.320 yang telah menyampaikan LHKPN, atau sekitar 33,45%.
Angka ini mencakup pejabat baru seperti anggota Kabinet Merah Putih, kepala daerah, dan anggota legislatif terpilih yang sudah memenuhi kewajiban mereka.
Dengan adanya layanan dan sosialisasi ini, KPK berharap dapat meningkatkan kesadaran pejabat negara serta masyarakat luas mengenai pentingnya transparansi dalam tata kelola pemerintahan.
Upaya ini diharapkan menjadi langkah konkret dalam pemberantasan korupsi di Indonesia. (R)