Jakarta (buseronline.com) – Kementerian Pertanian (Kementan) terus mengintensifkan vaksinasi penyakit mulut dan kuku (PMK) sebagai langkah strategis pengendalian wabah.
Sejak awal tahun 2025, Kementan telah menyalurkan 1,4 juta dosis vaksin ke berbagai provinsi untuk mendukung program Bulan Vaksinasi PMK yang berlangsung pada Februari 2025.
Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan (PKH) Kementan, Agung Suganda menegaskan bahwa distribusi vaksin ini menjadi upaya pencegahan agar PMK tidak kembali merebak. Langkah ini terbukti efektif, terlihat dari penurunan kasus secara signifikan.
Berdasarkan data Ditjen PKH, jumlah kasus PMK yang sempat mencapai 2.412 kasus per minggu pada awal Januari 2025 kini menurun drastis menjadi hanya 18 kasus pada pekan ketiga Februari 2025.
Sejumlah daerah melaporkan hasil positif dari program vaksinasi. Di Jawa Timur, wilayah yang sebelumnya endemis, program vaksinasi berhasil menekan angka kasus.
Di Lamongan, vaksinasi serentak dilakukan sebagai langkah pencegahan, sementara di Kota Kediri, vaksinasi yang telah dilakukan sejak tahun lalu berhasil menekan angka kasus secara signifikan. Kabupaten Mojokerto bahkan menargetkan nol kasus pada Ramadan 2025 setelah memberikan 38 ribu dosis vaksin kepada ternak.
Perkembangan serupa juga terjadi di Aceh. Pj Gubernur Aceh Achmad Marzuki mengonfirmasi bahwa tidak ada laporan kasus baru selama tiga minggu terakhir berkat vaksinasi yang masif dan pengawasan ketat terhadap pergerakan ternak.
Di Jawa Tengah, kasus PMK juga terus menurun. Di Boyolali, vaksinasi masih digalakkan untuk memastikan perlindungan maksimal terhadap ternak.
Sementara itu, pasar hewan di Blora kembali dibuka setelah sempat ditutup akibat lonjakan kasus. Di Sragen, meskipun kasus menurun, pasar hewan setempat masih belum diizinkan beroperasi sebagai langkah antisipasi.
Situasi yang membaik juga terlihat di Daerah Istimewa Yogyakarta. Kepala Dinas Pertanian, Pangan, Kelautan, dan Perikanan Bantul, Imawan Eko Handriyanto menyatakan bahwa Pasar Hewan Imogiri telah kembali beroperasi setelah sebelumnya ditutup akibat lonjakan kasus PMK.
Direktur Kesehatan Hewan Kementan, Imron Suandy menegaskan bahwa upaya pengendalian PMK tidak hanya bergantung pada pemerintah pusat.
Pihaknya mendorong kolaborasi dengan pemerintah daerah serta sektor swasta untuk mendukung pengadaan dan distribusi vaksin PMK.
“Selain menyalurkan vaksin dari Kementan, kami juga mengajak pemerintah daerah dan sektor swasta untuk berpartisipasi dalam pengendalian dan penanggulangan PMK. Ini adalah tanggung jawab bersama,” ujar Imron.
Meski tren kasus terus menurun, pemerintah tetap mengingatkan peternak untuk tidak lengah dalam menjalankan protokol pencegahan.
Pengawasan terhadap lalu lintas ternak akan tetap diperketat guna memastikan PMK tidak kembali merebak. (R)