Jakarta (buseronline.com) – Pemerintah Indonesia semakin gencar dalam menangani lonjakan kasus penyakit jantung dan tekanan darah tinggi yang menjadi ancaman utama bagi masyarakat.
Konsumsi garam berlebih dan lemak trans buatan disebut sebagai faktor risiko utama yang berkontribusi terhadap tingginya angka penyakit kardiovaskular (PKV) di Indonesia.
Berdasarkan data Kementerian Kesehatan, hampir 75% kematian di Indonesia disebabkan oleh penyakit tidak menular (PTM), termasuk serangan jantung dan stroke, yang merenggut hampir 800.000 nyawa setiap tahunnya.
Untuk mengatasi krisis ini, berbagai pemangku kebijakan dari Kementerian Kesehatan, lembaga pemerintah, Organisasi Kesehatan Dunia (WHO), organisasi masyarakat sipil, serta mitra lainnya berkumpul dalam pertemuan strategis guna memperkuat kebijakan pangan sehat dan inisiatif gizi.
Dalam diskusi tersebut, para ahli membahas efektivitas kebijakan penghapusan lemak trans dan pembatasan garam dalam menekan angka PKV.
Kepala Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan Kementerian Kesehatan, Prof Asnawi Abdullah PhD menegaskan bahwa regulasi ini tidak hanya bermanfaat bagi kesehatan masyarakat, tetapi juga berpotensi mengurangi beban pembiayaan kesehatan nasional.
“Kita melihat beberapa negara yang telah menerapkan regulasi serupa mampu menekan angka kematian akibat PKV serta menghemat anggaran kesehatan. Dengan kebijakan yang tepat, kita dapat membantu masyarakat hidup lebih sehat sekaligus mengendalikan lonjakan belanja kesehatan yang meningkat 7,8% per tahun dalam satu dekade terakhir,” ujarnya.
Penelitian yang dilakukan oleh Dr Marklund dari Johns Hopkins University dan The George Institute dengan dukungan dari Resolve to Save Lives (RTSL) menunjukkan bahwa penghapusan lemak trans dapat menghemat biaya kesehatan hingga 213 juta dolar AS dalam 10 tahun pertama dan menyelamatkan lebih dari 115.000 nyawa jika diterapkan pada tahun 2025.
Direktur Pencegahan dan Pengendalian PTM Kementerian Kesehatan Dr Siti Nadia Tarmizi MEpid menyatakan bahwa pemerintah terus memperkuat upaya pencegahan dengan strategi pengurangan konsumsi gula, garam, dan lemak.
“Kami fokus pada edukasi gizi seimbang, promosi pola makan sehat, serta peningkatan kesadaran akan risiko PTM untuk mendorong perubahan perilaku sejak dini,” jelasnya.
Sementara itu, Dr dr Sukadiono MM, Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kualitas Kesehatan Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, menekankan bahwa pengendalian konsumsi garam dan lemak trans memerlukan kerja sama lintas sektor.
“Kita menghadapi tantangan besar dalam meningkatkan kesehatan masyarakat, tetapi ini bisa dicegah. Pemerintah berkomitmen untuk mendorong kebijakan yang mendukung ketersediaan pilihan makanan yang lebih sehat serta meningkatkan edukasi masyarakat,” ujarnya.
Peran pemerintah daerah juga dianggap sangat krusial dalam implementasi kebijakan ini. Ketua Asosiasi Dinas Kesehatan Seluruh Indonesia (ADINKES), Dr Moh Subuh MPPM menegaskan bahwa dinas kesehatan di tingkat provinsi dan kabupaten/kota harus aktif dalam sosialisasi kebijakan ini.
“Dengan dukungan kuat dari berbagai sektor, termasuk akademisi dan masyarakat sipil, kita bisa mempercepat pencapaian target kesehatan nasional yang lebih baik,” katanya.
Pertemuan ini menjadi langkah penting dalam transformasi kebijakan pangan nasional. Dengan kerja sama lintas sektor dan kebijakan yang kuat, Indonesia diharapkan mampu mengurangi angka kematian akibat penyakit yang sebenarnya bisa dicegah, sekaligus menekan beban ekonomi akibat meningkatnya biaya pengobatan PTM.
Pemerintah dan para pemangku kepentingan kini semakin serius dalam menciptakan lingkungan yang lebih sehat bagi seluruh rakyat Indonesia. (R)