Jakarta (buseronline.com) – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bekerja sama dengan United Kingdom Serious Fraud Office (UK SFO) dan Kedutaan Besar Inggris menggelar lokakarya bertajuk “Investigasi dan Penuntutan Kasus Penyuapan kepada Pejabat Publik Asing” di Jakarta, Selasa.
Kegiatan ini bertujuan untuk memperkuat kapasitas aparat penegak hukum (APH) dalam menangani kasus korupsi transnasional serta mendukung aksesi Indonesia ke Organization for Economic Cooperation and Development (OECD).
Deputi Bidang Pendidikan dan Peran Serta Masyarakat KPK, Wawan Wardiana, menegaskan bahwa kerja sama ini sangat penting bagi peningkatan keahlian dalam penyelidikan kasus suap lintas negara.
“Lokakarya ini memberikan wawasan dan keterampilan berharga dalam penyidikan, khususnya dalam kasus di mana korporasi menyuap pejabat di suatu negara. Harapannya, materi yang didapat dapat diimplementasikan dalam kinerja penanganan perkara di masing-masing APH dan lembaga terkait,” ujar Wawan.
Lokakarya ini didukung oleh pemerintah Inggris, baik dari segi pendanaan maupun kontribusi keahlian. Tidak hanya diikuti oleh peserta dari KPK, kegiatan ini juga melibatkan Polri, Kejaksaan Agung, dan Kementerian Hukum dan HAM RI.
Pemerintah Inggris melalui Economic Counsellor Kedutaan Besar Inggris, Samuel Hayes, menyatakan komitmennya dalam mendukung upaya Indonesia memberantas korupsi serta memperkuat tata kelola pemerintahan yang baik.
“Lokakarya ini menjadi bukti nyata kerja sama erat kedua negara, yang juga mendukung implementasi kemitraan strategis yang telah disepakati oleh Presiden Prabowo dan Perdana Menteri Kier Starmer pada November 2024 lalu,” kata Hayes.
Dalam lokakarya ini, peserta melakukan latihan berbasis skenario dan diskusi terkait investigasi kejahatan keuangan, seperti pencarian data lintas yurisdiksi, investigasi simultan individu dan korporasi, pertanggungjawaban pidana korporasi, Deferred Prosecution Agreement (DPA), serta kerja sama internasional.
Lokakarya ini tidak hanya memperkuat hubungan bilateral antara Indonesia dan Inggris, tetapi juga menjadi langkah signifikan bagi Indonesia dalam memenuhi standar OECD.
Peningkatan kapasitas investigasi yang diperoleh diharapkan dapat menjadi fondasi penting bagi aksesi Indonesia ke Konvensi Anti Penyuapan OECD dan keanggotaan OECD.
Sebagai informasi, UK SFO adalah lembaga penegak hukum Inggris yang menangani kejahatan keuangan kompleks, termasuk suap dan korupsi.
KPK dan SFO telah menandatangani Nota Kesepahaman (MoU) sejak 2010, yang menjadi dasar bagi pertukaran informasi, penyelenggaraan pelatihan, serta bantuan teknis lainnya dalam pemberantasan korupsi lintas negara.
Dengan kerja sama yang semakin erat, diharapkan Indonesia semakin siap dalam menangani kasus korupsi transnasional dan memperkuat posisi di tingkat global dalam upaya pemberantasan suap dan korupsi. (R)