Jakarta (buseronline.com) – Wakil Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Wamendiktisaintek), Fauzan, menegaskan bahwa kerja kolaboratif antar kementerian dan lembaga merupakan keniscayaan dalam menghadirkan kebijakan hukum yang responsif dan pelayanan publik yang inklusif.
Hal tersebut disampaikan dalam acara penandatanganan Nota Kesepahaman (NK) antara Kementerian Hukum (Kemenkum) dan 21 Kementerian/Lembaga (K/L) di Gedung Kemenkum, Jakarta, Rabu.
Acara tersebut menandai penguatan komitmen lintas sektor dalam membangun sistem hukum nasional yang adaptif, modern, dan berpihak pada keadilan sosial. Nota Kesepahaman ini menjadi landasan strategis untuk mempererat sinergi, mendorong integrasi layanan, serta mempercepat adaptasi regulasi terhadap kebutuhan masyarakat dan perkembangan teknologi.
Menteri Hukum, Supratman Andi Atgas, dalam sambutannya menyatakan bahwa pembangunan hukum nasional bukanlah tugas tunggal Kemenkum. Ia menegaskan bahwa transformasi sistem hukum membutuhkan keterlibatan aktif dari seluruh pemangku kepentingan, termasuk kementerian dan lembaga lain.
“Melalui kegiatan ini, kita memperkuat landasan kerja sama yang telah ada dan membuka ruang baru untuk inovasi dan integrasi lintas sektor,” ujar Menteri Supratman.
Ia berharap kolaborasi ini tidak hanya bersifat seremonial, tetapi berkelanjutan dan menghasilkan kebijakan yang berpihak kepada masyarakat.
“Saya percaya, dengan semangat gotong royong, kita mampu mewujudkan sistem hukum nasional yang modern, adaptif, dan berpihak pada keadilan,” tambahnya.
Wamendiktisaintek Fauzan, yang turut hadir dan menandatangani Nota Kesepahaman tersebut, menyampaikan bahwa penyesuaian kebijakan hukum terhadap perkembangan sosial dan teknologi adalah hal penting. Menurutnya, seluruh K/L harus bergerak secara selaras agar mampu menjawab dinamika zaman secara komprehensif.
“Apa yang dilaksanakan hari ini oleh Kemenkum adalah langkah strategis. Semua K/L, termasuk Kemdiktisaintek, sebagai representasi pemerintah, harus menghadirkan kebijakan dan pelayanan yang adaptif dengan kebutuhan masyarakat serta perkembangan sosial dan teknologi,” ungkap Wamen Fauzan.
Mantan Rektor Universitas Muhammadiyah Malang (UMM) itu menambahkan bahwa Kemdiktisaintek terus mengembangkan kebijakan di bidang pendidikan tinggi, sains, dan teknologi yang bersifat inklusif dan kolaboratif.
“Tata kelola kebijakan di lingkungan Kemdiktisaintek terus diarahkan agar dijalankan secara kolaboratif bersama K/L lain untuk mendukung visi Presiden, khususnya di bidang pembangunan sumber daya manusia, pangan, energi, teknologi, kesehatan, dan lainnya,” jelasnya.
Penandatanganan Nota Kesepahaman ini menjadi simbol sinergi lintas kementerian untuk memperkuat integrasi layanan hukum dan kebijakan publik. Melalui langkah ini, diharapkan terbentuk sistem pemerintahan yang lebih efektif dan inklusif, serta mampu menjawab tantangan multidimensi yang dihadapi bangsa Indonesia.
Dengan kolaborasi sebagai kunci utama, pemerintah menegaskan komitmennya untuk terus memperkuat kerja lintas sektor demi menghadirkan negara yang hadir untuk rakyat dalam aspek hukum, pendidikan, teknologi, dan layanan publik. (R)
