Jakarta (buseronline.com) – Komunitas Peternakan Unggas Nasional (KPUN) menyatakan dukungan penuh terhadap langkah strategis yang diambil Kementerian Pertanian (Kementan) untuk menstabilkan harga ayam hidup (livebird) di tingkat peternak rakyat.
Dukungan tersebut disampaikan menyusul rumusan lima langkah konkret hasil koordinasi antara pemerintah dan pelaku industri perunggasan yang digelar di Jakarta, Jumat.
Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan, Agung Suganda, menegaskan bahwa persoalan harga ayam bukan sekadar isu fluktuasi pasar, tetapi juga berkaitan erat dengan struktur industri yang belum berkeadilan.
“Kami tidak sekadar merespons harga, tapi juga membenahi ulang sistem agar lebih adil dan berkelanjutan,” ujar Agung.
Rapat koordinasi awal pekan ini yang dipimpin Direktur Perbibitan dan Produksi Ternak, Hary Suhada, menghasilkan lima langkah strategis sebagai berikut:
1. Optimalisasi penyerapan ayam dari peternak mandiri oleh perusahaan terintegrasi melalui Rumah Potong Hewan Unggas (RPHU).
2. Pembentukan koperasi peternak guna memperkuat posisi tawar peternak rakyat di mata industri dan pasar.
3. Pengendalian produksi DOC broiler dengan acuan pada Peraturan Menteri Pertanian Nomor 10 Tahun 2024, melalui pengurangan telur tetas (cutting hatching egg) dan afkir dini indukan (parent stock).
4. Pengaturan distribusi ayam potong berbasis kebutuhan wilayah, yang akan dikendalikan oleh dinas peternakan provinsi.
5. Penyediaan DOC broiler oleh perusahaan pembibit kepada peternak mandiri dengan harga yang wajar dan transparan.
Menurut Hary, kelima langkah ini tidak hanya dirancang untuk jangka pendek, tapi juga menyasar perbaikan sistemik industri perunggasan nasional dari hulu ke hilir.
“Kita sedang mendorong ekosistem yang sehat, di mana peternak kecil tidak lagi menjadi korban dinamika pasar,” jelas Hary.
Langkah-langkah Kementan ini mendapat sambutan hangat dari asosiasi perunggasan seperti Pinsar Indonesia, GOPAN, dan KPUN. Mereka menyebut inisiatif pemerintah sebagai titik balik penting menuju industri yang lebih inklusif dan berkeadilan.
Sekretaris Jenderal KPUN, Harry Widyantoro, menyatakan pentingnya pelibatan peternak rakyat dalam peta jalan industri perunggasan nasional.
“Sudah saatnya kebijakan tidak hanya menguntungkan yang besar. Peternak rakyat harus jadi bagian dari solusi,” kata Harry.
KPUN juga meminta agar perusahaan pembibit tetap menjaga kestabilan harga anak ayam (DOC), agar peternak mandiri tidak lagi terbebani oleh struktur biaya produksi yang berat.
Kementan berharap melalui kolaborasi antar pelaku usaha dan kebijakan yang inklusif, peternak mandiri dapat terus eksis dan mendapatkan kepastian usaha. Selain itu, pasar ayam potong juga diharapkan tidak lagi rentan terhadap isu fluktuasi harga yang merugikan semua pihak.
“Dengan konsolidasi menyeluruh, kami ingin membangun industri perunggasan yang tangguh, adil, dan berkelanjutan,” pungkas Agung Suganda. (R)
