Bandung (buseronline.com) – Ketersediaan rumah sakit dengan layanan paripurna sangat dibutuhkan Indonesia saat ini. Pasalnya, setiap tahun terdapat 2 juta masyarakat Indonesia yang pergi ke luar negeri untuk mendapatkan pelayanan kesehatan.
Hal itu dikatakan Presiden Joko Widodo saat meresmikan Mayapada Hospital Bandung (MHBD), di Bandung, Jawa Barat. Peresmian dilakukan dengan penandatanganan prasasti oleh Presiden Joko Widodo.
”Kurang lebih 1 juta orang berobat ke Malaysia, 750 ribu ke Singapura, sisanya ke Jepang, Jerman dan negara lainnya,” katanya didampingi Menteri Kesehatan Budi G Sadikin.
Jokowi mengungkapkan praktik berobat ke luar negeri tersebut telah menimbulkan kerugian negara yang sangat besar. Atas dasar ini, Presiden pun meminta agar pembangunan rumah sakit dengan kualitas baik ditingkatkan.
”Mau kita terus-teruskan? Rp165 triliun devisa kita hilang gara-gara itu, karena ada modal keluar, capital outflow, oleh sebab itu saya sangat mendukung pembangunan rumah sakit-rumah sakit yang kurang lebih seperti MHBD,” jelasnya.
Ia tidak memungkiri bahwa upaya penguatan kapasitas dan kualitas fasilitas pelayanan kesehatan Indonesia dihadapkan pada sejumlah persoalan seperti kurangnya dokter spesialis dan subspesialis serta distribusinya yang belum merata.
Karena itu, Jokowi menginstruksikan Kementerian Kesehatan serta Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan agar mempercepat produksinya.
”Saya tadi minta ke Menkes dan Mendikbud untuk pendidikan dokter spesialis agar diperbanyak dan dimudahkan, sehingga masyarakat kita yang sakit bisa tertangani,” katanya.
Sementara, Menteri Kesehatan Budi G Sadikin menyebut saat ini pemerintah melalui Kementerian Kesehatan tengah melakukan reformasi besar-besaran di sektor kesehatan.
Upaya ini dilakukan dengan menginisiasi transformasi kesehatan 6 pilar, yang fokus pada kemudahan akses dan peningkatan kualitas pelayanan kesehatan di seluruh Indonesia.
”Sejalan dengan instruksi Presiden, kita telah melakukan penguatan mutu dan kualitas fasilitas pelayanan kesehatan di 514 kabupaten/kota melalui pemenuhan alat kesehatan seperti cathlab untuk skrining kanker, mammografi untuk skrining kanker payudara, ada juga program pengampuan untuk rumah sakit-rumah sakit yang kekurangan dokter spesialis,” terangnya.
Terkait dengan pemenuhan tenaga kesehatan, Menkes mengakui bahwa ketersediaan tenaga kesehatan masih sangat kurang. Untuk itu, Kemenkes telah bekerjasama dengan Kemendikbud, Kemenkeu dan LPDP untuk menambah kuota penerimaan beasiswa dokter spesialis dan subspesialis.
”Untuk jantung misalnya, kita butuh sekitar 400 spesialis, namun saat ini dari 92 FK hanya ada 20 FK yang memiliki program studi spesialis. Ini sangat lama. Perlu terobosan, paling mudah saya kasih beasiswa. Tahun lalu 600 yang daftar semoga semuanya diterima, tahun ini ada jatah 2500 beasiswa, tahun depan 2500 beasiswa,” kata Menkes.
Ia mengatakan pemerintah tidak bekerja sendiri untuk mengatasi persoalan kesehatan di Indonesia. Dibutuhkan dukungan dan bantuan dari semua pihak termasuk dari sektor swasta.
Kehadiran MHBD, lanjutnya, merupakan bentuk dukungan dunia swasta untuk membantu pemerintah dalam memenuhi kebutuhan masyarakat akan layanan kesehatan yang lengkap dan berkualitas.
Dengan begitu, selaras dengan harapan Presiden Joko Widodo, masyarakat Jawa Barat, khususnya Bandung tidak perlu berobat ke daerah lain seperti Jakarta bahkan ke luar negeri. Sebab segala kebutuhan akan fasilitas, tenaga kesehatan dan layanan kesehatan telah tersedia di MHBD.
Dalam operasionalnya, Menkes mendorong agar MHBD tidak hanya fokus pada aspek kuratif, namun juga promotif preventif melalui kegiatan skrining kesehatan, sehingga beban pembiayaan BPJS Kesehatan khususnya untuk empat penyakit katastropik yakni jantung, kanker, stroke dan ginjal bisa ditekan.
”Promotif preventif sangat penting sekali, lakukan lebih banyak lagi. Jangan tunggu sampai sakit, hidup sehat. Caranya dengan rajin skrining, cek kesehatan berkala, at least cek darah,” tegas Menkes.