Jakarta (buseronline.com) – Kementerian Keuangan Republik Indonesia (Kemenkeu RI) mengadakan Seminar Keterbukaan Informasi Publik (KIP) 2024 dengan tema “Transparansi Dana Desa dan Pengentasan Kemiskinan pada 6 Agustus 2024. Acara ini berlangsung di kantor pusat Kementerian Keuangan, dan bertujuan untuk memperkuat transparansi serta akuntabilitas dalam pengelolaan Dana Desa.
Wakil Menteri Keuangan II, Thomas Djiwandono menegaskan pentingnya pengelolaan Dana Desa yang transparan sebagai bagian dari upaya pemerintah untuk meningkatkan pelayanan publik, memberdayakan masyarakat, serta memajukan perekonomian desa.
“Dana Desa memiliki peran strategis dalam mengentaskan kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa,” ujarnya.
Sejak tahun 2015, alokasi Dana Desa terus meningkat signifikan. Pada tahun 2024, anggaran tersebut mencapai Rp 71 triliun, yang akan disalurkan kepada 75.259 desa di 434 kabupaten/kota di seluruh Indonesia.
Kenaikan anggaran ini diharapkan dapat menurunkan jumlah penduduk miskin, meningkatkan jumlah desa berstatus Desa Mandiri, serta mengurangi desa tertinggal dan sangat tertinggal.
Ia juga menyoroti pentingnya keterlibatan masyarakat dalam mengawasi penggunaan Dana Desa. “Transparansi dan keterbukaan informasi dalam pengelolaan Dana Desa adalah pilar utama untuk memastikan keuangan desa dikelola dengan akuntabel dan bertanggung jawab demi kesejahteraan masyarakat,” katanya.
Dalam acara tersebut, ia memberikan apresiasi kepada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kementerian Keuangan atas upaya mereka dalam memajukan keterbukaan informasi publik.
“Saya berharap penghargaan kepada PPID yang berhasil masuk dalam kategori informatif dapat menjadi dorongan bagi kita semua untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan publik. Dengan semangat dan komitmen yang kuat, kita bisa mencapai layanan yang lebih baik dan transparan di masa depan,” tambahnya.
Seminar ini menegaskan komitmen Kementerian Keuangan untuk menyediakan informasi yang mudah diakses publik dan mendorong partisipasi masyarakat dalam mengawasi penggunaan dana publik, demi mendorong pertumbuhan ekonomi dan pengentasan kemiskinan di Indonesia. (R)
