Medan (buseronline.com) – Dewan Pimpinan Nasional Forum Komunikasi Purnakarya Perkebunan Nusantara (DPN FKPPN) dan DPW FKPPN Sumut gelar acara syukuran Tahun Baru 2023, dirangkaikan dengan pelantikan.
5 DPD FKPPN kabupaten/kota di Sumut di Hotel Saka Medan. Adapun pengurus lima DPD FKPPN yang dilantik, masing-masing DPD FKPPN Kota Medan, Kota Binjai, Kabupaten Langkat, Kabupaten Deliserdang dan Kabupaten Asahan.
Ketua DPW FKPPN Sumut R Heru Pradoyo mengatakan dalam tiga tahun usia organisasi, hendaknya para pengurus dan anggota terus membenahi organisasi dengan semangat baru, memperjuangkan hak-hak purnakarya (pensiunan) perkebunan.
“Teruslah melakukan kolaborasi dan sinergitas lebih baik lagi terhadap para stakeholder, terutama BUMN atau PTPN Holding, agar hak-hak para purnakarya di Sumut bisa segera direalisasikan, yang selama ini masih ada yang tertunda pembayarannya,” katanya sembari mengatakan, FKPPN tetap komit perjuangkan hak-hak purnakarya Perkebunan Nusantara.
Ia mencontohkan hak-hak purnakarya yang tertunda tersebut, seperti pemberian santunan hari tua (SHT), hak jubelium, dana tali asih, bantuan beras hingga bantuan akibat penggusuran proyek Deli Megapolitan.
“Disini diharapkan keberadaan FKPPN harus bisa berkolaborasi dengan para pemangku kepentingan atau stakeholder, agar bisa menjadi wadah yang mampu mengkomunikasikan dan memenuhi hak-hak para purnakarya yang selama ini tidak bisa tersalurkan,” jelasnya.
Ia juga berharap di tahun 2023 ini, FKPPN bisa terus mengambangkan jati dirinya ke kabupaten dan kota di Sumut bahkan hingga tingkat DPC, demi memperjuangkan hak-hak purnakarya perkebunan nusantara yang tersebar di berbagai wilayah di Sumut.
Sementara itu, Ketua Umum DPN FKPPN, HN Serta Ginting menegaskan, keberadaan FKPPN didirikan untuk menjalin komunikasi dan memperjuangkan hak-hak para purnakarya perkebunan nusantara, tanpa dibeda-bedakan.
“Semua purnakarya perkebunan nusantara, tidak ada yang dibeda-bedakan. Termasuk setiap perayaan keagamaan. Begitu juga harapan kita kepada para stakeholder, agar jangan ada membeda-bedakan FKPPN dengan organisasi purnakarya perkebunan lainnya,” katanya.