Jakarta (buseronline.com) – Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah menugaskan Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) untuk merevitalisasi industri berbasis kakao dan kelapa. Pengumuman ini disampaikan pada Rapat Internal di Istana Merdeka Jakarta.
“Tadi arahan Bapak Presiden, perlu dikelola, memberikan tugas tambahan kepada BPDPKS untuk bertanggung jawab untuk me-replanting dan juga mengembangkan industri berbasis kakao dan kelapa,” ujar Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, usai rapat.
Airlangga menjelaskan bahwa produksi kakao saat ini mencapai sekitar 180 ribu ton dengan nilai ekspor USD1,3 miliar. Sementara, produksi kelapa mencapai 2,8 juta ton dengan nilai ekspor USD1,2 miliar. Lahan kakao mencakup 1,3 juta hektare dan kelapa 3,3 juta hektare.
“Kita ketahui bersama bahwa selama ini untuk kakao ada Bea Keluar yang utamanya untuk memenuhi kebutuhan di dalam negeri sebesar 40 persen dan hasilnya Bea Keluar yang besarnya antara 0 sampai dengan 15 persen tergantung dari harga. Setahun kira-kira pemerintah mendapatkan sekitar USD46,9 juta,” jelas Airlangga.
Namun, Airlangga menambahkan bahwa luas lahan kakao mengalami penurunan. Oleh karena itu, pengembangan industri perlu ditingkatkan. Saat ini terdapat 11 perusahaan pengolahan kakao dan industri coklat yang telah berkembang menjadi 31 perusahaan dengan kapasitas kebutuhan kakao sebesar 1.242 ton.
“Kebutuhan kakao lokal hanya 45 persen dan impornya mencapai 55 persen. Oleh karena itu, penting untuk replanting kakao agar luas lahan dan produksinya bisa meningkat menjadi 400 ribu ton,” ungkap Airlangga.
Penugasan BPDPKS ini juga mencakup penyediaan benih oleh perguruan tinggi dan Balai Penelitian yang dibiayai oleh BPDPKS. Tujuannya adalah untuk meningkatkan produksi kakao dan kelapa yang sebagian besar diusahakan oleh kebun rakyat.
Airlangga menegaskan, yang penting adalah karena ini adalah smallholder ataupun kebun rakyat, disediakan benihnya oleh perguruan tinggi atau Balai Penelitian yang dibiayai oleh BPDPKS. Jadi ada penugasan BPDPKS tidak hanya untuk kelapa sawit tetapi juga untuk revitalisasi kakao dan kelapa. (R)
