Jakarta (buseronline.com) – Presiden Prabowo Subianto menerima Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) I Tahun 2024 dari Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI, Isma Yatun, di Istana Merdeka, Kamis.
Laporan tersebut mencakup hasil evaluasi atas pengelolaan keuangan pemerintah pusat selama semester pertama tahun 2024, termasuk temuan penting dan rekomendasi untuk perbaikan tata kelola keuangan negara.
Dalam laporannya, BPK menyampaikan bahwa Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) Tahun 2023 memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), yang mencakup 79 laporan keuangan kementerian/lembaga (LKKL) serta satu laporan keuangan Bendahara Umum Negara (LKBUN). Namun, empat LKKL menerima opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP), yakni: Kementerian Komunikasi dan Informatika, Kementerian Pertanian, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Badan Pangan Nasional.
Ketua BPK Isma Yatun mengapresiasi pemerintah atas dukungannya dalam menerapkan prinsip good governance, terutama selama masa transisi pembentukan Kabinet Merah Putih. Ia juga menyoroti langkah strategis seperti penerbitan PMK Nomor 90 Tahun 2024, yang mengatur tata kelola anggaran dan aset pada masa transisi.
“BPK menyampaikan terima kasih kepada pemerintah atas kerja sama yang telah terjalin baik untuk mewujudkan tata kelola keuangan negara yang transparan, akuntabel, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat,” kata Isma Yatun.
Selain itu, BPK juga meminta dukungan Presiden Prabowo dalam pencalonan sebagai anggota United Nations Board of Auditors (UN BOA) periode 2026-2032. Proses pemilihan ini akan dilakukan pada Maret 2025 dan diputuskan dalam Sidang Umum PBB pada November 2025.
Presiden Prabowo menyatakan komitmennya untuk terus mendukung sinergi antara pemerintah dan BPK dalam meningkatkan akuntabilitas keuangan negara.
Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya mendampingi Presiden Prabowo dalam pertemuan tersebut, sementara Ketua BPK Isma Yatun bersama sejumlah anggota BPK turut hadir.
Melalui laporan ini, pemerintah dan BPK menegaskan tekad bersama untuk memperbaiki pengelolaan keuangan negara yang lebih baik dan berorientasi pada kepentingan rakyat. (R)