Jakarta (buseronline.com) – PT Pertamina (Persero) terus memperkuat sistem tata kelola perusahaan yang baik (Good Corporate Governance/GCG) dalam upaya mendukung 100 hari kerja Pemerintahan Prabowo-Gibran dan Asta Cita Presiden Prabowo Subianto.
Upaya ini berfokus pada pencegahan dan pemberantasan korupsi, dengan mengimplementasikan berbagai sistem yang berorientasi pada transparansi dan akuntabilitas.
Kerja sama dengan Kementerian BUMN telah menghasilkan berbagai sistem, termasuk Code of Conduct (COC), Conflict of Interest (COI), Sistem Compliance Online (Compol), Whistle Blowing System (WBS), serta Business Continuity Management System (BCMS).
Sistem ini telah diakui dan menjadi rujukan berbagai kementerian, lembaga, BUMN, dan sektor swasta.
Fadjar Djoko Santoso, Vice President Corporate Communication Pertamina, mengungkapkan bahwa sistem WBS Pertamina kini menjadi acuan utama dalam pengelolaan pengaduan pelanggaran.
Sejak 2021, Pertamina telah menjalin kerja sama dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam pengelolaan WBS untuk tindak pidana korupsi, serta bekerja sama dengan lembaga lain seperti Inspektorat Kementerian BUMN, Badan Standardisasi Nasional, dan Ombudsman RI.
“Kami terus memperkuat kolaborasi dengan penegak hukum untuk menjaga integritas dan menghindari pelanggaran hukum,” kata Fadjar.
Pada tahun 2024, Pertamina menjadi BUMN pertama yang meraih sertifikasi ISO 37002 untuk Whistleblowing Management System (Unaccredited).
Sertifikasi ini menjadi bukti komitmen Pertamina dalam menerapkan tata kelola yang baik.
Sebagai bagian dari upaya meningkatkan kesadaran akan pentingnya GCG, Pertamina melakukan sosialisasi melalui Corporate Broadcast WBS dan aplikasi mobile learning TRACO yang dapat diakses seluruh pekerja Pertamina.
Selain itu, Pertamina juga berkomitmen mendukung pencapaian Net Zero Emission 2060 dan berfokus pada penerapan prinsip Environmental, Social & Governance (ESG) di seluruh operasional perusahaan.
Dengan upaya-upaya ini, Pertamina terus menunjukkan komitmennya untuk memperkuat tata kelola yang baik dan mendukung pemerintah dalam upaya pemberantasan korupsi dan pencapaian tujuan pembangunan nasional. (R)