Jakarta (buseronline.com) – Pemerintah terus memperkuat dukungan terhadap Program 3 Juta Rumah dengan menyelaraskan kebijakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan kebijakan moneter Bank Indonesia.
Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menegaskan bahwa langkah ini bertujuan untuk memastikan akses perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) semakin terbuka luas.
“Hari ini kami menyelaraskan seluruh kebijakan dan instrumen keuangan, baik yang ada di APBN maupun kebijakan Bank Indonesia, termasuk melalui mekanisme makroprudensial, untuk mendukung sektor perumahan,” ujar Sri Mulyani dalam konferensi pers di Jakarta, Rabu.
Turut hadir dalam kesempatan tersebut Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait, Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir, dan Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo.
Dalam APBN 2025, pemerintah telah mengalokasikan Rp18 T melalui Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) guna membantu 220 ribu MBR mendapatkan rumah dengan suku bunga hanya 5 persen selama 20 tahun.
Dana tersebut juga dikombinasikan dengan Penyertaan Modal Negara (PMN) untuk PT Sarana Multigriya Finansial (SMF) guna memperkuat pembiayaan sektor perumahan.
Menkeu menegaskan bahwa pemerintah akan terus mencari berbagai instrumen finansial guna mencapai target pembangunan 3 juta rumah.
“Pak Maruarar memiliki target lebih tinggi, dan kami mendukungnya dengan mencari berbagai opsi kebijakan yang dapat diterapkan. Beberapa mekanisme telah ditemukan dan akan dibahas lebih lanjut oleh tim teknis Kementerian Keuangan, Kementerian BUMN, serta Bank Indonesia,” jelasnya.
Selain pembangunan rumah baru, pemerintah juga mempertimbangkan berbagai skema lain, seperti bantuan uang muka dan program perbaikan rumah bagi masyarakat kurang mampu.
“Kami akan terus mengevaluasi program ini dan meningkatkan skalanya agar target 3 juta rumah dapat terealisasi. Diskusi dengan Bank Indonesia dan sektor perbankan, terutama Himbara di bawah Kementerian BUMN, akan memastikan dukungan optimal, baik bagi pengembang perumahan maupun masyarakat sebagai penerima manfaat,” pungkas Sri Mulyani. (R)