Jakarta (buseronline.com) – Pemerintah terus berupaya meningkatkan kesejahteraan tenaga pendidik dengan merancang program pembangunan rumah untuk guru. Rencana ini dibahas dalam rapat yang dihadiri Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu’ti bersama Kementerian Perumahan dan Kawasan Pemukiman (PKP), Badan Pusat Statistik (BPS), dan Badan Pengelola Tabungan Rakyat (BP Tapera) di kantor KemenPKP, Jumat.
Dalam rapat tersebut, Mendikdasmen Abdul Mu’ti menegaskan bahwa penyediaan hunian bagi guru merupakan langkah penting untuk meningkatkan kualitas pendidikan.
“Semoga kita bisa memberikan pelayanan yang baik untuk guru dengan memberikan tempat tinggal, sehingga mereka lebih fokus bekerja dengan baik,” ujar Abdul Mu’ti.
Menteri PKP, Maruarar Sirait, menyampaikan bahwa Presiden Prabowo Subianto telah menginstruksikan agar program ini dijalankan dengan memastikan bantuan diberikan kepada guru yang benar-benar membutuhkan.
“Pak Presiden berpesan agar penerima bantuan tepat sasaran dan harus mendapatkan rumah yang layak huni,” tegas Maruarar.
Sebagai tindak lanjut, pemerintah akan menyiapkan Nota Kesepahaman antara Kemendikdasmen, KemenPKP, dan BPS untuk mempercepat realisasi program ini.
Kepala BPS, Amalia Adininggar Widyasanti, menegaskan bahwa pihaknya akan bekerja sama dengan Kemendikdasmen dalam menentukan guru yang memenuhi syarat untuk mendapatkan hunian subsidi.
“Kami akan memastikan pemanfaatan data yang kami siapkan dapat digunakan secara optimal,” kata Amalia.
Sementara itu, Komisioner BP Tapera, Heru Pudyo Nugroho, menyatakan bahwa BP Tapera telah menyediakan rumah subsidi sejak awal Maret 2025 dan siap mendukung pelaksanaan program ini.
“BP Tapera siap mengawal rencana ini untuk menyediakan rumah layak huni bagi guru di Indonesia,” pungkas Heru.
Dengan sinergi antarinstansi ini, diharapkan program pembangunan rumah bagi guru dapat segera terwujud, memberikan kenyamanan tempat tinggal, dan meningkatkan kesejahteraan tenaga pendidik di Indonesia. (R)
