Jakarta (buseronline.com) – Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK) Kementerian Keuangan resmi meluncurkan program SINERGI (Sinergi Pembiayaan Kreatif Daerah) sebagai upaya percepatan pembangunan infrastruktur daerah melalui pemanfaatan skema pembiayaan nonkonvensional.
Program ini mengedepankan kolaborasi lintas sektor, termasuk dengan PT Sarana Multi Infrastruktur (PT SMI) dan PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (PT PII), guna membantu pemerintah daerah mengatasi keterbatasan fiskal dan memperluas akses terhadap pembiayaan pembangunan.
Program SINERGI secara resmi dimulai pada Rabu (30/4/2025) melalui pelaksanaan Tahap 1 Bagian Pertama yang digelar secara hybrid. Kegiatan tersebut diikuti oleh lebih dari 2.600 peserta dari 433 pemerintah daerah secara daring, serta dihadiri langsung oleh perwakilan instansi pusat seperti Kementerian PPN/Bappenas, Kementerian Dalam Negeri, dan kementerian teknis lainnya.
Antusiasme peserta terlihat tinggi, tercermin dari partisipasi aktif melalui 12 pertanyaan langsung dan lebih dari 350 pertanyaan daring yang akan dirangkum dalam “Buku Pintar Pembiayaan Kreatif”. Buku ini akan menjadi referensi utama bagi pemerintah daerah dalam mengakses dan mengelola skema pembiayaan infrastruktur secara inovatif.
Direktur Pembiayaan dan Perekonomian Daerah DJPK, Adriyanto, dalam pemaparannya menyampaikan pentingnya pendekatan pembiayaan kreatif untuk menjawab tantangan pembangunan infrastruktur yang kian kompleks di daerah. Ia menekankan bahwa pemerintah pusat siap memberikan dukungan penuh, baik dalam bentuk regulasi, fasilitasi, maupun asistensi teknis.
Sementara itu, Faaris Pranawa dari PT SMI menjelaskan mekanisme teknis pembiayaan proyek infrastruktur melalui skema pinjaman daerah, sedangkan Andre Permana dari PT PII memaparkan instrumen penjaminan dalam proyek Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU).
Program SINERGI dirancang secara bertahap sepanjang tahun 2025. Fokus awalnya adalah membangun pemahaman menyeluruh di kalangan pemerintah daerah mengenai berbagai instrumen pembiayaan kreatif.
Selanjutnya, program akan bergerak ke tahap identifikasi kebutuhan infrastruktur, pemetaan instrumen pembiayaan yang relevan, hingga pendampingan teknis agar pemda mampu mengakses dan memanfaatkan skema tersebut secara optimal.
Ke depan, DJPK akan mendalami potensi pembiayaan berdasarkan data Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), capaian pembangunan, serta dokumen perencanaan seperti RPJMD dan RKPD.
Melalui pemanfaatan pendekatan kolaboratif dan inovatif ini, program SINERGI diharapkan menjadi katalisator percepatan pembangunan infrastruktur daerah yang inklusif dan berkelanjutan, serta mendukung pencapaian visi Indonesia Emas 2045. (R)
