Stabat (buseronline.com) – DPC Gerakan kesejahteraan untuk tuna runggu Indonesia (Gerkatin) Kabupaten Langkat masa bakti 2022-2027 resmi dilantik di Aula Kantor Dinas Sosial Langkat, Stabat.
Pelantikan dilakukan Ketua DPD Gerkatin Sumut Fitra Rachman Kurniawan. Sebagai Ketua Gerkatin Langkat Yayank Desiya, Wakil Ketua Dedek Nanda, Sekertaris Dian Pratama.
Kemudian, Wakil Sekretaris Elia Wirda Ramdina, Bendahara Fitriani, Wakil Bendahara Muhammad Yusup, Bidang Humas-Bidang Olahraga Muhammad Feri Syahputra.
Bidang Pendidikan-Bidang Sosial Kurniawan Pratama, Bidang Bisindo-Bidang Tenaga Keerja Indah Lestari, Bidang Keamanan dan Pembantu Umum Muhammad Nur.
Giat ini bertema menuju kesehatan kompetensi dan persamaan hak bagi disabilitas rungu/tuli tanpa diskriminasi.
Tampak Plt Bupati Langkat diwakili Kepala Dinas Sosial Langkat Taufik Rieza SSTP MAP turut hadiri pengkuhannya.
“Pemkab Langkat mengapresiasi atas terbentuknya dewan pengurus cabang Gerkatin Langkat,” katanya usai menghadiri pelantikan tersebut, Kamis (8/12/2022).
Turut hadir Komisi B DPRD Langkat Fatimah SSi MPD, pengurus DPC Gerkatin dari Binjai, Medan, Deliserdang, Pematangsiantar, Simalungun, Asahan, Tebingtinggi, dan Kisaran.
Selanjutnya, perwakilan dari SLB Stabat, juru bahasa isyarat ibu ega dari Binjai, Kordinator PKH Langkat, dan jajaran Dinsos Langkat.
Taufik mengatakan penyelenggaraan acara ini tidak terlepas dari peran Dinas Sosial Langkat yang merupakan salah satu implementasi dari peraturan daerah, tentang perlindungan dan pemenuhan hak hak penyandang disabilitas yang merupakan urusan wajib pemerintahan bidang sosial.
Ia berharap kepada Gerkatin Langkat untuk terus berinovasi dalam program-program kerjanya, sehingga diharapkan dapat mendongkrak perekonomian, bukan saja di lingkungan kaum difabel, namun di harapkan lebih luas dalam kesetaraan hidup di tengah-tengah masyarakat.
Ia menegaskan pemerintah hadir dan tetap memberi perhatian terhadap semua program kegiatan bidang sosial, khususnya terhadap semua program kegiatan kaum difabel yang salah satunya adalah pembentukan peraturan daerah, tentang perlindungan dan pemenuhan hak hak penyandang disabilitas pada tahun 2021.
Pelantikan ini juga dirangkaikan pendidikan dan pelatihan keterampilan bagi penyandang disabilitas tuli/tuna runggu, serta pemberian bantuan usaha berupa paket alat cukur rambut dan salon.