Jakarta (buseronline.com) – Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian melalui Kedeputian Bidang Koordinasi Pengembangan Wilayah dan Tata Ruang melaksanakan kegiatan diskusi publik secara hybrid bersama dengan perwakilan kementerian/lembaga, pemerintah daerah, badan usaha, akademisi, dan lembaga lainnya di Hotel Pullman, Jakarta, Senin (19/12/2022).
Kegiatan ini diselenggarakan untuk mendukung pemerintah Indonesia yang terus berupaya mendorong percepatan implementasi skema Land Value Capture (LVC), sebagai salah satu alternatif mekanisme pembiayaan investasi publik dalam infrastruktur di tengah keterbatasan fiskal negara.
Salah satu upaya tersebut diwujudkan Pemerintah dengan melakukan penyusunan Peraturan Presiden (Perpres) terkait pendanaan penyediaan infrastruktur melalui pengelolaan perolehan peningkatan nilai kawasan.
Inisiasi perkembangan kebijakan terkait LVC di Indonesia telah di dilakukan sejak tahun 2019. Hingga tahun 2022, pemerintah telah menyelesaikan demo project LVC di lima lokasi dan saat ini sedang dilakukan proses finalisasi penyusunan regulasi LVC.
Regulasi ini akan dibuat dalam bentuk Peraturan Presiden untuk melengkapi peraturan perundangan yang telah berlaku. Regulasi peningkatan nilai tanah melalui skema LVC ini diharapkan selesai di akhir tahun 2022.
Kemenko Perekonomian bersama dengan para anggota Panitia Antar-Kementerian (PAK) Penyusunan R-Perpres Pendanaan Infrastruktur melalui pengelolaan perolehan peningkatan nilai kawasan telah menginisiasi rancangan draft regulasi dimaksud melalui rapat Panitia Antar-Kementerian sejak diterbitkannya Izin Prakarsa dari Kementerian Sekretariat Negara sejak awal November 2022 lalu.
“Kami berharap rapat PAK dan diskusi publik ini dapat berjalan dengan baik, untuk menerima masukan dari seluruh pemangku kepentingan untuk penyempurnaan Rancangan Peraturan Presiden, sehingga penyelesainnya dapat dilakukan pada akhir tahun ini,” ujar Plh Deputi Bidang Pengembangan Wilayah dan Tata Ruang Kemenko Perekonomian Bapak Suroto dalam pembukaan acara.
Turut hadir dalam acara tersebut antara lain Direktur Perencanaan Tata Ruang Nasional Kementerian ATR/BPN Pelopor dan Plh. Direktur Pendapatan Daerah Kemendagri Budi Ernawan, sebagai narasumber.
Diskusi publik tersebut juga dilaksanakan sebagai wujud komitmen Pemerintah untuk memenuhi kebutuhan hukum yang berkemanusiaan dan berkeadilan bagi masyarakat.
Dalam diskusi publik ini juga membahas mengenai Peran Penting Rencana Tata Ruang dalam Rencana Pengelolaan Perolehan Peningkatan Nilai Kawasan dan Pendapatan Daerah Sebagai Sumber Pendanaan Penyediaan Infrastruktur Melalui Pengelolaan Perolehan Peningkatan Nilai Kawasan.
Implementasi skema LVC di Indonesia diharapkan dapat membawa berbagai manfaat ekonomi, diantaranya dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah melalui pajak dan retribusi daerah, pengembangan kawasan perkotaan yang lebih tertata, mengendalikan pertumbuhan ekonomi kawasan, dan melakukan pemerataan ekonomi di kawasan perkotaan.
