Jakarta (buseronline.com) – Polri dan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) resmi menjalin kerja sama strategis untuk mempercepat pertumbuhan usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) di Indonesia.
Fokus utama sinergi ini adalah mempercepat proses registrasi dan sertifikasi produk UMKM, khususnya di sektor makanan, minuman, obat-obatan, dan produk tradisional, guna mendukung pertumbuhan ekonomi nasional.
Kerja sama ini diumumkan setelah pertemuan antara Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo dan Kepala BPOM Taruna Ikrar di Mabes Polri, Jakarta, Jumat.
Kepala BPOM Taruna Ikrar menjelaskan, kolaborasi ini merupakan tindak lanjut dari arahan Presiden RI Prabowo Subianto untuk memperkuat dukungan terhadap UMKM.
“Saat ini, Indonesia memiliki sekitar 66 juta pelaku UMKM, dengan 18 juta di antaranya bergerak di sektor makanan, minuman, dan obat-obatan. Dari jumlah tersebut, 4,7 juta pelaku usaha berada dalam pengawasan BPOM,” ungkap Taruna.
Namun, BPOM menghadapi tantangan keterbatasan sumber daya manusia. “Kami hanya memiliki 76 unit pelaksana teknis di seluruh Indonesia, dengan total pegawai sekitar 6.700 orang. Karena itu, kami mengajak Polri untuk mendampingi UMKM, khususnya di wilayah pelosok,” jelasnya.
Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo menyatakan kesiapan Polri untuk mendukung program ini.
“Polri memiliki personel yang tersebar di seluruh Indonesia, sehingga mampu mendukung program pendampingan UMKM secara efektif. Kami siap membantu meningkatkan jumlah UMKM bersertifikasi agar mereka bisa naik kelas dan berkontribusi lebih besar terhadap ekonomi nasional,” ujar Kapolri.
Kolaborasi antara Polri dan BPOM ini diharapkan dapat menciptakan ekosistem usaha yang kondusif bagi UMKM. Selain mempercepat proses perizinan dan sertifikasi, pendampingan ini juga bertujuan meningkatkan kualitas produk UMKM agar mampu bersaing di pasar domestik maupun internasional.
“Jika UMKM berkembang, dampaknya akan sangat besar bagi ekonomi nasional, baik dalam menciptakan lapangan kerja maupun meningkatkan pendapatan negara,” tambah Taruna.
Langkah ini menjadi bagian dari upaya pemerintah untuk menjadikan UMKM sebagai motor penggerak perekonomian Indonesia, sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. (R)