Jakarta (buseronline.com) – Kementerian Keuangan (Kemenkeu) dan Polri terus memperkuat sinergi dalam penegakan hukum di sektor keuangan negara.
Hal ini disampaikan Wamenkeu RI Anggito Abimanyu dalam Rapat Pimpinan Polri 2025 yang digelar di Jakarta, Jumat.
“Sebagai lini terdepan dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, Polri memiliki peran strategis dalam penegakan hukum, termasuk di sektor keuangan negara,” ujar Wamenkeu Anggito.
Sinergi antara Kemenkeu dan Polri diwujudkan melalui berbagai inisiatif, salah satunya adalah pembentukan Desk Pencegahan dan Pemberantasan Penyelundupan.
Selain itu, Polri juga mendukung fungsi penegakan hukum yang dijalankan Direktorat Jenderal Pajak serta Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.
Wamenkeu berharap kerja sama ini dapat terus berlanjut guna memastikan keuangan negara terlindungi dari berbagai bentuk pelanggaran.
“Harapannya, kerja sama yang baik ini dapat terus terjalin sehingga kita dapat mencegah kebocoran penerimaan negara, mengoptimalkan sumber daya pembangunan, serta lebih siap mendukung berbagai program Asta Cita Presiden di bidang perekonomian,” pungkasnya.
Dengan kolaborasi yang semakin erat antara Kemenkeu dan Polri, diharapkan penegakan hukum di sektor keuangan semakin efektif, sehingga penerimaan negara dapat dioptimalkan demi mendukung pembangunan nasional. (R)