Jakarta (buseronline.com) – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menegaskan komitmennya dalam mengawasi program Makan Bergizi Gratis (MBG) melalui langkah pencegahan dan monitoring.
Dalam pertemuan dengan jajaran Badan Gizi Nasional (BGN) di Gedung Merah Putih KPK, Ketua KPK Setyo menyoroti besarnya anggaran program ini serta potensi penyimpangan yang harus diantisipasi.
“Pengawasan penting dilakukan karena anggarannya luar biasa besar. Saya ingatkan ada empat hal yang perlu dicermati dalam melaksanakan Program MBG ini. Potensi fraud pasti ada, karena semua terpusat di BGN, sementara pengawasan di daerah masih menjadi tantangan,” ujar Setyo, seperti dikutip dari laman resmi KPK.
Selain itu, KPK juga menyoroti indikasi eksklusivitas dalam penentuan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang bertanggung jawab dalam penyediaan makanan.
“Ada informasi soal pihak tertentu yang mendapat perlakuan khusus dalam penentuan SPPG, termasuk dalam pembangunan fasilitas dapur dan bahan bakunya. Ini perlu ditertibkan,” tegasnya.
Dalam pembahasannya, Setyo mengungkapkan kekhawatiran terhadap pengurangan nilai makanan yang diterima masyarakat akibat penyimpangan anggaran di tingkat daerah.
“Kami sudah menerima laporan bahwa makanan yang seharusnya bernilai Rp10.000, hanya diterima senilai Rp8.000. Ini harus menjadi perhatian karena berdampak pada kualitas makanan yang diberikan kepada penerima manfaat,” jelasnya.
KPK juga mengingatkan agar transparansi dalam pengelolaan dana menjadi prioritas. “Harapannya, masyarakat bisa dilibatkan dalam pengawasan, termasuk melalui NGO independen serta pemanfaatan teknologi,” tambahnya.
Ketua BGN Dadan Hindayana mengungkapkan bahwa lembaganya mengelola anggaran Rp70 T pada 2025, dengan kemungkinan tambahan Rp100 T pada triwulan ketiga, sehingga total dana MBG bisa mencapai Rp170 T. Bahkan, Dadan memperkirakan anggaran akan meningkat hingga Rp400 T tahun depan.
“Kami hadir di KPK untuk mendapatkan pencerahan terkait pengelolaan dana besar ini. Kami mohon bantuan dalam pengawasan agar program berjalan sesuai tujuan,” ujar Dadan.
Menanggapi hal tersebut, KPK menyatakan akan menerapkan metode mystery shopping, yaitu pengawasan tertutup untuk mengevaluasi kondisi di lapangan.
“Jika nanti ditemukan potensi penyimpangan, mitigasi bisa segera dilakukan,” pungkas Setyo.
Pertemuan ini turut dihadiri jajaran KPK dan BGN, termasuk Wakil Ketua KPK Ibnu Basuki Widodo dan Fitroh Rohcahyanto, serta pejabat terkait lainnya.
Dengan pengawasan ketat dari KPK dan berbagai lembaga pengawas lainnya, diharapkan program Makan Bergizi Gratis dapat berjalan transparan dan tepat sasaran, demi meningkatkan gizi masyarakat serta menekan angka stunting di Indonesia. (R)
