Sukabumi (buseronline.com) – Penyidik Direktorat Tindak Pidana Tertentu (Dittipidter) Bareskrim Polri mengungkap kasus kecurangan dalam penyaluran bahan bakar minyak (BBM) di salah satu SPBU di Sukabumi, Jawa Barat. Dalam kasus ini, pemilik PT PDM selaku pengelola SPBU inisial R, ditetapkan sebagai tersangka.
Dilansir dari laman Humas Polri, Dirtipidter Bareskrim Polri Brigjen Pol Nunung Syaifuddin SIK MM menjelaskan bahwa pengungkapan kasus ini berawal dari laporan masyarakat terkait dugaan kecurangan dalam takaran BBM.
Tim penyelidik yang terdiri dari Subdit 1 Ditreskrimsus Bareskrim Polri, Direktorat Metrologi Ditjen PKTN Kementerian Perdagangan, dan PT Pertamina Patra Niaga pun melakukan pengecekan langsung di SPBU tersebut.
“Pada Kamis (9/1/2025), sekitar pukul 14.00 WIB, tim penyelidik mendatangi SPBU untuk mengecek keakuratan pompa ukur BBM. Setelah dilakukan pemeriksaan, ditemukan bukti awal yang cukup untuk menaikkan kasus ini ke tahap penyidikan,” ujar Brigjen Pol Nunung, Rabu.
Dari hasil penyelidikan, terungkap bahwa SPBU tersebut menggunakan pompa merek Tatsuno produksi tahun 2005 untuk beberapa jenis BBM, termasuk Bio Solar, Pertalite, dan Pertamax.
Namun, pengelola diduga telah memasang perangkat elektronik tambahan berupa PCB atau unit printer sirkuit dengan trafo pengatur arus listrik.
“Alat ini dipasang secara tersembunyi di dalam kolom kompartemen kosong antara pompa dan alat ukur BBM. Akibatnya, takaran BBM yang diterima konsumen tidak sesuai dengan jumlah yang dibayarkan,” jelasnya.
Kecurangan ini menyebabkan takaran BBM berkurang sekitar 600 ml per 20 liter, atau sekitar 3% dari jumlah seharusnya. Akibatnya, masyarakat mengalami kerugian yang diperkirakan mencapai Rp1,4 M per tahun.
Atas perbuatannya, tersangka R dijerat dengan Pasal 27 junto Pasal 32 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal, dengan ancaman hukuman 1 tahun penjara dan denda maksimal Rp1 juta.
Namun, mengingat besarnya kerugian yang ditimbulkan, penyidik membuka kemungkinan penerapan pasal terkait Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) untuk memperberat hukuman.
Sementara itu, Menteri Perdagangan Dr Budi Santoso MSi mengapresiasi langkah tegas Polri dalam mengungkap kasus ini.
“Terdapat empat pompa dispenser yang dipasang alat untuk mengurangi takaran BBM. Ini jelas merugikan masyarakat. Kami akan terus bekerja sama dengan aparat penegak hukum untuk menindak tegas pelaku kecurangan seperti ini,” tegasnya.
Kasus ini menjadi peringatan bagi SPBU lain agar tidak melakukan praktik serupa. Pemerintah pun diharapkan semakin memperketat pengawasan guna melindungi hak konsumen dan memastikan distribusi BBM berjalan sesuai standar. (R)
